Bicara News|Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jokowi menyoroti ada wilayah yang 70% di antaranya tidak bermasker.
"Yang kita siapkan sekarang ini untuk ada sanksi. Karena yang kita hadapi sekarang ini protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin. Misalnya pakai masker di sebuah provinsi kita survei ada 30 persen. Yang 70 persen nggak pakai masker," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/7).
Pemerintah masih menyusun regulasi yang mengatur sanksi. Jokowi mengatakan ini masih sebatas wacana dan sanksi bisa berupa kerja sosial.
"Jadi kita siapkan baru pada posisi regulasi yang bisa memberikan sanksi. Masih kita bicarakan, dalam bentuk denda, mungkin dalam bentuk kerja sosial atau dalam bentuk tipiring. Masih dalam pembahasan. Saya kira itu akan berbeda," ujarnya.
Puncak Corona
Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan puncak Corona di Tanah Air sekitar Agustus-September berdasarkan perkiraan terakhir.
"Kalau melihat angka-angka memang nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September, perkiraan terakhir," kata Jokowi.
Namun semuanya bisa berubah lagi jika tidak ada langkah signifikan. Untuk itu, Jokowi meminta menterinya bekerja ekstra.
"Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa angkanya berbeda. Oleh sebab itu, saya minta pada para menteri untuk bekerja keras," ujar Jokowi.
Disiplin
Menyikapi penjelasan WHO terkait penularan virus Covid-19 lewat udara atau airborne, Jokowi mengingatkan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
"Pakai masker, kita nggak bisa menebak arah bergerak virus seperti apa yang penting seluruh rakyat mengikuti disiplin protokol kesehatan yang ketat, hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker," ujar Jokowi.
Dalam dokumen yang diunggah pada 9 Juli 2020, WHO memperbarui pedoman mode transmisi Covid-19. Disebutkan bahwa beberapa studi melihat bahwa ada kemungkinan droplet berukuran ekstrakecil (microdroplet) yang dihasilkan saat batuk atau bersin dapat membuat virus bertahan lama di udara.
WHO menjelaskan penularan lewat metode airborne ini rentan terjadi di dalam ruangan. Namun, detailnya masih membutuhkan investigasi lebih lanjut.
"Di luar fasilitas medis, beberapa kemunculan wabah Corona di dalam ruangan menunjukkan kemungkinan transmisi aerosol dan droplet. Sebagai contoh dalam latihan paduan suara, restoran, atau tempat kebugaran," tulis WHO di situs resminya seperti dikutip pada Minggu (12/7).
"Dalam kondisi seperti itu, transmisi aerosol jarak dekat tidak bisa dianulir. Terutama di dalam ruangan yang ramai dengan ventilasi buruk," lanjutnya.
Vaksin Corona
Pada sisi lain, Jokowi mengatakan, vaksin anti-virus corona diperkirakan bisa diproduksi awal tahun depan atau 2021. Indonesia bekerja sama salah satunya dengan perusahaan asal China, Sinovac Biotech.
"Kita kerja sama, ada yang kerja sama dengan Sinovac perkiraan kira-kira akan masuk produksi antara Januari-April tahun depan, uji klinis sudah sampai 3 kalau nggak salah. Tapi perlu 6 bulan untuk uji terakhir, jadi kira-kira diproduksi Januari sampai April," ujar Jokowi.
Jika vaksin sudah diproduksi, kriteria yang diprioritaskan adalah tenaga medis, kelompok rentan, hingga daerah dengan zona merah. Diperkirakan ada lebih dari 300 juta vaksin diproduksi.
"Tenaga kesehatan dan kelompok rentan, dan wilayah merah, tapi kebutuhan kita kita hitung 347 juta vaksin karena satu orang bisa tidak hanya sekali karena orang yang sudah divaksin bisa mental lagi, jadi harus divaksin lagi, tahun depan kita perkirakan memproduksi 170 juta vaksin," kata Jokowi.
Untuk perusahaan dalam negeri, Bio Farma yang akan memproduksi vaksin. Jokowi menambahkan, kunci pengendalian virus Corona adalah vaksin dan 'injak tuas rem' supaya tidak ada lonjakan kasus.
"Kita kuncinya 1, vaksin dan ngerem agar Covid tidak naik secara drastis karena ngeri, India tahu-tahu naik, Brasil juga naik nomor dua," jelasnya.
Presiden Jokowi juga pernah berbicara soal perkembangan vaksin Corona. Pada Senin (11/5) lalu, ia mengungkap adanya sejumlah kemajuan penelitian yang dilakukan Kementerian Ristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Kemajuan signifikan juga terjadi pada penelitian genom sequencing. Ini tahapan yang sangat penting dalam menuju tahapan berikutnya dalam menemukan vaksin yang sesuai dengan negara kita," ungkap Jokowi saat itu.
Jadi Atensi
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, Presiden Jokowi menyoroti kenaikan jumlah kasus positif Corona (Covid-19) dalam beberapa terakhir ini. Jokowi menugaskan Gugus Tugas Covid-19 untuk memberikan perhatian di delapan provinsi.
"Ada delapan provinsi yang menjadi atensi Bapak Presiden, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Papua," kata Doni Monardo dalam tayangan yang disiarkan langsung di akun YouTube Setpres.
Doni mengatakan khusus di Provinsi Papua kini sudah mengalami kemajuan. Sistem penegakan disiplin dengan kearifan lokal di sana, kata Doni, patut dijadikan contoh dalam pencegahan penularan Covid-19.
"Kita lihat Papua sudah mengalami kemajuan. Pak Menko dan Menkes beberapa hari lalu berkunjung ke Papua. Ada suatu strategi yang kita lihat di mana Papua melakukan penegakan disiplin berdasarkan kearifan lokal. Kita lihat kasus di Papua mengalami penurunan dan angka sembuhnya mengalami peningkatan," katanya. (dtc)
Posting Komentar
0Komentar