Bicaranews|Humbahas - Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan menandatangani Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021. Penandatanganan ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Perkantoran Tano Tubu (18/8).
Turut hadir Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindungan Simamora, Sekretaris Daerah Drs. Tonny Sihombing, M.IP dan Pimpinan OPD. Sementara Pimpinan dan Anggota DPRD memenuhi quorum untuk melaksanakan Rapat Paripurna.
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE dalam pidatonya menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS ini telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD pada tanggal 12 s/d 14 Agustus 2020.
Dalam pembahasan dimaksud, banyak masukan dan saran yang konstruktif dari DPRD dalam rangka penyempurnaan muatan KUA dan PPAS sesuai dengan arah dan kebijakan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021 yang fokus terhadap bidang / sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir.
Peyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2021 ini mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
KUA dan PPAS APBD TA 2021 yang telah disepakati ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Pagu Anggaran yang disepakati akan berubah menyesuaikan kepada Pagu Definitif Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang akan ditetapkan dalam APBD TA 2021. Keseluruhan perubahan tersebut akan dilaporkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Badan Anggaran DPRD dalam Agenda Pembahasan Rancangan APBD TA 2021 ke depan.
Dosmar juga berharap sinergitas dan kemitraan yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD semakin intensif terutama kemitraan yang baik dalam merumuskan kebijakan penanganan kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh bencana non alam Pandemi Covid-19. Kita belum mengetahui sampai kapan musibah ini akan dapat tertangani, namun melalui kemitraan yang solid antara seluruh stake holder yang ada, kita optimis musibah ini dapat kita hadapi bersama dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah TA 2021 ‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial’ dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ‘Penguatan Daya Saing Pertanian dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’, kita harapkan Pendapatan Domestik Bruto Masyarakat terutama petani dapat terjaga dengan upaya peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura serta membangun akses pasar bagi petani.
Atas nama pemerintah, Dosmar mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang memberikan perhatian mengikuti Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA 2021 ini.
Sementara itu Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, SH menyampaikan terimakasih kepada Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD yang telah menyumbangkan buah pikiran dan gagasannya sehingga apa yang kita putuskan hari ini dapat dipedomani. Dan kiranya segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dilakukan Penyusunan Ranperda tentang APBD TA. 2021.
Ucapan terimakasih juga disampaikan Ramses kepada Bupati / Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas kerjasama yang baik selama berlangsungnya proses pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2021 sehingga bisa selesai sesuai jadwal.
Sebelum penandatanganan pada Rapat Paripurna, Guntur Simamora sebagai juru bicara Badan Anggaran membacakan Laporan Hasil Rumusan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap KUA dan PPAS APBD TA 2021. (diskominfo/bn)
Posting Komentar
0Komentar