Bahkan di Humbahas akan terbentuk seribu posko relawan pemenangan kotak kosong untuk mengalahkan duet Dosmar-Oloan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Posko Relawan Pemenangan Kotak Kosong Pilkada Humbahas, Parulian Simamora.
"Kita ingin tunjukkan dan buktikan kepada para penguasa dan elit-elit partai politik di negara kita ini, bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat. Bukan di tangan petinggi-petinggi partai politik atau oknum penguasa di negara ini,” ujar Parulian, Rabu (16/9/2020). Dikutip dari Tagar. Id.
Parulian mengatakan tujuan pendirian posko itu sebagai wadah bagi para relawan pejuang demokrasi warga Humbahas diperantauan maupun Bonapasogit. Selain itu, posko tersebut untuk memperjuangkan demokrasi yang dinilainya dirampas oleh elit politik.
Parulian menilai hanya ada satu pasangan bakal calon di Pilkada Humbahas merupakan bentuk kegagalan pendewasaan demokrasi bagi masyarakat.
"Kami sepakat untuk membentuk tim dan posko pemenangan Kotak Kosong sebagai simbol perlawanan rakyat kepada penguasa tirani, yang terkesan menghina dan semena-mena melecehkan kedaulatan rakyat dengan berbagai kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki. Tim ini nantinya akan berjuang untuk mensosialisasikan dan memenangkan kotak kosong atau kolom kosong di Pilkada," tuturnya.
Sementara terkait tudingan pembentukan relawan kotak kosong karena unsur sakit hati dan ketidaksukaan terhadap Dosmar, Parulian membatahnya. Ia menegaskan pembentukan relawan kotak kosong murni demi demokrasi.
"Kita tidak membenci saudara Dosmar Banjarnahor. Namun, sekali lagi kita sampaikan, semua ini kita lakukan karena kita merasa sepertinya tidak dihargai oleh para elit politik tingkat pusat. Seakan-akan calon tunggal dipaksakan," tuturnya.
OPTIMIS MENANG
Melihat animo dukungan dari 10 kecamatan yang bergerak tanpa dijemput, kata Parulian, bahwa peluang mengungguli calon tunggal sangat besar.
“Kita sangat optimis, kolom kosong atau kotak kosong dapat unggul di Pilkada Humbahas nanti. Masyarakat sudah pintar dan sudah merasakan bagaimana hasil kepemimpinan kepala daerah kita dalam kurang waktu kurang lebih lima tahun terakhir ini," ucapnya.
Sebelumnya seorang tokoh masyarakat Humbahas, Aduhot Simamora menilai kota kosong mempunyai peluang menang di Pilkada.
"Jangan ada pembodohan. Pilihan itu adalah hak. Undang-undang melindungi memilih kolom kosong dan kemungkinan besar membawa Humbahas ke arah yang lebih baik," kata Aduhot saat dimintai pendapatnya oleh Tagar, Senin, 14 September 2020.
Jika kemudian kotak kosong menang di Pilkada Humbahas, maka akan memberi ruang digelarnya pemilihan ulang dan tentunya proses pemilihan dimungkinkan lebih berkualitas dan demokratis.
Dan sebelum digelarnya pilkada kembali, pemerintahan kabupaten akan dipimpin seorang penjabat bupati yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur Sumut.
"Nama-nama yang diusulkan gubernur biasanya adalah orang-orang yang mengenal daerahnya. Putra-putri Humbahas terbaik beberapa kini menduduki jabatan eselon II di Pemprov Sumut," kata Aduhot.
Terkait unggahan akun Yanto Sihotang di media sosial yang menyebut bahwa aksi borong partai politik telah mencederai asas pelaksanaan pilkada, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menurut Aduhot, itu adalah fakta terjadi di Humbahas.
Yanto adalah salah satu figur bakal calon wakil bupati yang sempat disebut-sebut mendampingi Dosmar Banjarnahor di Pilkada 2020. Sekarang ini di Humbahas partai yang seharusnya mendukung kepentingan masyarakat itu tidak ada lagi.
"Adalah hal yang sangat luar biasa. Dengan calon tunggal itu ternyata bisa mempersatukan pendukung kubu Barata juga Harry Marbun. Termasuk Barita dan Yanto berperan aktif ikut berjuang memenangkan kolom kosong. Yanto saat ini sebagai salah satu dewan pembina Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan," katanya.
Di tempat berbeda, aktivis reformasi Tapanuli Utara (Taput) MPR Manullang, mengajak warga Kabupaten Humbahas tidak ragu untuk memenangkan kolom kosong.
"Kita harus kuat dan jangan mudah terombang-ambing. Reformasi jilid pertama sudah berhasil meruntuhkan kekuasaan yang menindas kedaulatan rakyat. Tentu reformasi belum selesai, " katanya.
Dia menyebut untuk reformasi jilid kedua saat ini, harus bisa meruntuhkan kesombongan elit partai politik, yakni memenangkan kolom kosong dalam pilkada termasuk di Humbahas.
"Saat ini rakyat berdaulat melawan kelas dewa penakut. Oligarki pada dasarnya adalah kekuasaan politik yang dipegang oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan modal," kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Humbahas masa Bupati Makdin Sihombing dan Dosmar Banjarnahor itu.
Dia lalu mengajak kaum milenial mau peduli dengan politik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, serta membuang jauh-jauh sikap apatis dan pragmatis. Saat ini yang perlu diperjuangkan kaum muda, kata dia, adalah bagaimana menjaga pertumbuhan demokrasi yang mulai dewasa menjadi semakin matang.
"Mulailah peduli dengan berbagai macam urusan politik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, serta membuang jauh-jauh sikap pragmatisme yang merupakan bola salju yang akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri serta menjadi ancaman serius bagi cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur," kata Manullang.
Praktisi hukum di Humbahas, Lambas Tony Pasaribu berpandangan memborong partai politik oleh calon petahana tidak mungkin gratis.
"Borong partai katanya tanpa biaya politik yang banyak itu adalah omong kosong. Yang jelas tak ada makan siang gratis," kata Lambas ditemui di Lintong Nihuta, Humbahas pada Senin, 14 September 2020.
Lambas kemudian sepakat mendorong pemenangan kolom kosong guna melawan oligarki kekuasaan yang berpusat pada sekelompok orang.
"Sekarang ini di Humbahas partai yang seharusnya mendukung kepentingan masyarakat itu tidak ada lagi. Mereka hanya mengambil posisi aman di dalam pemerintahan dengan bergabung kepada incumbent," ucap Lambas. (Sumber:Tagar.id)
Posting Komentar
0Komentar