 |
| Presiden Joko Widodo (Jokowi) |
Bicaranews.com|Jakarta - Pilkada serentak harus tetap digelar di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) pada Desember 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan.
Ada lima poin arahan yang disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas 'Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak', yang disiarkan di YouTube, Selasa (8/9/2020).
Jokowi mengungkapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 harus mematuhi kenormalan baru. Dia juga menyoroti kerumunan yang muncul saat pendaftaran Pilkada.
Selain itu, Jokowi berpesan agar TNI dan Polri netral dalam Pilkada serta masyarakat harus meng-crosscheck calon kepala daerah yang bakal dipilih.
Berikut Ini 5 Arahan Jokowi Tetap Gelar Pilkada di Tengah Pandemi:
Pilkada Harus Dilakukan, Kita Tak Tahu Kapan COVID Berakhir
Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap harus digelar di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).
"Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Negara, Selasa (8/9/2020).
Jokowi mengatakan Pilkada harus dilakukan dengan mengikuti kenormalan baru. Dia meminta agar protokol kesehatan dijalankan secara ketat dalam semua tahapan Pilkada.
"Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan normal baru, dengan cara baru," katanya.
Jokowi meminta semua pihak menerapkan disiplin protokol kesehatan. Kepada para aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, Jokowi meminta agar melakukan pengawasan protokol kesehatan.
Soroti Konser Bapaslon, Tak Bisa Dibiarkan
Jokowi tidak ingin ada lagi konser deklarasi bakal pasangan calon yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Corona.
"Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar menawar," tegas Jokowi dalam ratas yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa (8/9/2020).
Jokowi mengaku mengikuti perkembangan Pilkada di lapangan. Jokowi tak ingin lagi ada konser deklarasi bapaslon pilkada yang disebutnya dihadiri ribuan orang.
Untuk diketahui, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pohuwato, Gorontalo, Saiful A Mbungia-Suharsi Igirisa (SMS), menggelar konser deklarasi dan menimbulkan kerumunan.
"Karena saya mengikuti situasi di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan bakal pasangan calon," ucap Jokowi.
"Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa. Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan," tegas Jokowi.
Jangan Ada Politik SARA
Jokowi berpesan supaya tidak ada penggunaan narasi politik identitas serta politik SARA pada Pilkada 2020. Jokowi meminta ada ketegasan bagi yang melanggar.
"Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan. Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," kata Jokowi dalam rapat persiapan Pilkada 2020 yang disiarkan saluran YouTube Setpres, Selasa (8/9/2020).
Jokowi mendorong Pilkada 2020 menjadi adu program dan gagasan calon kepala daerah.
TNI dan Polri Netral
TNI dan Polri diminta Jokowi tidak memihak pada pasangan calon tertentu. "Saya minta kepada aparat birokrasi TNI dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta TNI dan Polri ikut aktif mendisiplinkan masyarakat, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.
"Penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan norma baru dengan cara baru dan pada kesempatan ini saya minta kepada semua pihak, kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat atau organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan," paparnya.
Kroscek Rekam Jejak Calon Kepala Daerah
Jokowi meminta masyarakat melakukan crosscheck rekam jejak calon kepala daerah yang mencalonkan diri.
"Dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan kita harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik," ujar Jokowi.
Jokowi meminta penyelenggara Pilkada, seperti KPU dan Bawaslu, bekerja keras dan menjaga netralitas serta transparansi dalam bekerja. Jokowi mengingatkan penyelenggara Pilkada menjaga keamanan Pilkada 2020.
Jokowi juga meminta dukungan agar tokoh agama hingga tokoh masyarakat membantu menjaga keamanan di daerah.(dtc)
Posting Komentar
0Komentar