Bicaranews.com|Medan - Dinilai rezim pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) 9 Desember 2020 mendatang hanya diikuti satu pasangan calon.
Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbahas mendeklarasikan pemenangan kotak kosong melawan calon petahana Bupati Dosmar Banjarnahor yang berpasangan dengan Oloan P Nababan.
Pendeklarasian pemenangan kotak Kosong yang di dominasi Mahasiswa Humbahas dan Alumni itu digelar di Medan, Kamis (24/9/2020). Dihadiri mahasiswa dari 10 kecamatan dan sejumlah tokoh Pemuda seperti Ebenezer Simamora yang juga sebagai Ketua Forum Peduli Humbang Hasundutan.
Dimana masa mudanya, Ebenezer juga sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemekaran Kabupaten Humbang Hasundutan. Ia menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dalam menentukan pemimpin melalui mekanisme yang diatur dalam UU dan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara.
Akan tetapi, beliau menyayangkan dalam Pilkada tahun ini seolah-olah terabaikannya aspirasi dan suara masyarakat karena tindakan pragmatis para elit politik yang hanya mendahulukan kepentingan sendiri.
"Kita harus mencegah penyimpangan yang mencederai masyarakat. Tetesan keringat, air mata dan jasa panitia dan pemprakarsa Kabupaten Humbang Hasundutan seolah olah tidak dihormati, ini harus dibuat perlawanan, karena ini akan cenderung menciptakan oligarki menuju pemupukan kekuasaan, saya siap mendukung dan Pasang badan karena semangat juang AMK," ungkapnya sembari menyampaikan terimakasih dan mendoakan AMK panjang umur kedepan.
Ketua AMK Humbahas Richard Siburian mengatakan, pendeklarasian memenangkan Kotak Kosong pada Pilkada Humbahas mendatang, karena ada sebuah persaingan ketat yang tak lazim terjadi dalam pesta demokrasi.
"AMK menilai pada Pilkada Humbang Hasundutan terjadi rezim yang tidak demokratis, calon tunggal telah menciptakan kemelaratan yang berjangka panjang bagi rakyat. Keadaan tersebut mengakibatkan persoalan mental masyarakat semakin gelap yang sengaja telah membangun kekuatan untuk pembungkaman," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya atas pesta demokrasi yang akan dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang. “Seharusnya, partai politik memberikan pelajaran demokrasi, agar tidak terjadi pilkada calon yang maju melawan kotak kosong. Kita sangat prihatin," cetus Mahasiswa ITM itu.
Dikatakannya, pelaksanaan pesta demokrasi pada 9 Desember 2020 mendatang AMK akan membentuk tim dari Mahasiswa dan Pemuda untuk mengawal setiap TPS sampai ke KPU.
"AMK akan bergerak membentuk tim pengawalan di setiap TPS seluruh kecamatan di Humbahas saat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, kita juga akan membentuk tim pemantau apabila ada yang mencoba mengintimidasi masyarakat pemilih. Hal ini dibuat untuk tidak terjadi kecurangan," terangnya.
Richard juga menyampaikan, keberadaan AMK nantinya tidak hanya dalam Pilkada tetapi akan terus berlanjut sebagai bagian dari pengawalan proses pemerintahan Kabupaten Humbahas. "AMK ini berdiri bukan karena adanya Pilkada,tapi inilah momen untuk generasi kedepan yang akan selalu siap hadir sebagai bagian dari pengawal pembangunan Humbahas," sambungnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi Wilson Sihombing yang juga aktivis komunitas mahasiswa bersama rakyat (KOMENTAR) menyampaikan, bahwa gerakan AMK jangan dianggap sepele para pengguna medsos apalagi pendukung yang punya kepentingan. Ia yakin AMK akan hidup di tubuh masyarakat Humbang Hasundutan.
"Kami berharap kepada ASN, Kepala Desa jangan terlalu ikut campur dalam penggalangan kampanye, intervensi ASN ke strukturnya untuk memilih seseorang. Jika ini ditemukan kita siap turun penggalangan aksi mahasiswa besar-besaran. Mahasiswa Indonesia ada dimana mana untuk melawan ketidakadilan. Karena perwujudan dari cita-cita kemerdekaan mengkehendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih tanpa intervensi," tegasnya.
Ia juga menambahkan, jika ada ancaman-ancaman kepada ASN untuk pemaksaan memilih, itu adalah sebuah kebodohan pemimpin dan ASN pun gagal sebagai bakti yang baik bagi negara.
Alumni mahasiswa Darma Agung itu juga berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Kepolisian agar aktif untuk melakukan pengawasan. "Besar harapan kita agar KPU, Bawaslu dan petugas Kepolisian agar aktif dalam melakukan pengawasan," tutupnya.(rel/bn)
Posting Komentar
0Komentar