 |
| Darwis Manurung STh MPSi (Foto:Tribun) |
Bicaranews|Medan - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) Darwis Manurung STh MPSi menyampaikan bahwa gereja harus pro aktif menyosialisasikan pilkada ke seluruh jemaat. Supaya warga jemaat sadar sesadar-sadarnya masa depan bangsa ada di tangan warga. Jangan pernah tidak ikut memilih, jemaat harus ikut menyukseskan pemilihan dari awal hingga akhir.
“Gereja bertanggung jawab memberikan memberikan pendidikan politik kepada jemaat, supaya jemaat berhikmat, tidak sembarangan memilih. Gereja harus bisa mendidik jemaat agar tidak kompromi dengan politik uang,” tegasnya usai merayakan HUT ke 55 PGI-W Sumut di gereja yang berada di lingkungan PGI-W Sumut Jalan Slamat Ketaren, Medan Estate, Rabu (2/9).
Disinggung terkait di beberapa daerah tidak ada keterwakilan Kristen menjadi calon wali kota, calon wakil wali kota, calon bupati maupun calon wakil bupati, salah satunya Kota Medan, menurut Bishop Darwis Manurung, pemimpin itu tidak patokan apakah Kristen atau non Kristen.
Kalau tidak ada calon Kristen, kata dia, gereja dan warga gereja perlu mengoreksi diri. Berarti gereja tidak memiliki kader-kader yang dipandang baik oleh umum. Kalau dipandang baik oleh umum pasti akan diusung partai untuk maju.
“Ini menjadi kritik bagi kita bersama, kenapa tidak ada wakil Kristen, jangan dulu menyalahkan partai. Karena sejarah Alkitab mengatakan, Yusuf memimpin di Mesir, dia bukan hanya minoritas, tapi satu-satunya bukan orang Mesir dan bukan penganut agama orang Mesir, tapi jadi pemimpin di sana, karena dia yang terbaik di Mesir,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, tidak adanya wakil Kristen di sejumlah Pilkada di Sumut itu perlu introspeksi gereja, karena tidak berhasil menghasilkan kader-kader tangguh. Hal itu disebabkan, kegagalan gereja membina umatnya memahami politik yang benar dan mempersiapkan kadernya. Kalau gereja berhasil membina umatnya, pasti bisa menjadi calon di daerah minoritas Kristen,” tuturnya.
Selain itu, dikutip dari Hariansib.com. Bishop Darwis juga menyesalkan penentuan calon kepala daerah oleh pimpinan pusat partai. Kalau itu calon gubernur cukuplah ditentukan pimpinan partai di tingkat provinsi, kalau bupati atau wali kota cukup oleh partai di daerah.
“Karena yang memahami kader daerah itu bukan orang pusat, tapi orang daerah yang mengetahui kiprahnya. Jangan pula daerah mengajukan si A, tapi oleh pimpinan pusat partai ternyata si B,” imbuhnya.(sumber:SIB)
Posting Komentar
0Komentar