Bicaranews.com|SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Drs. H.M Syarfi Hutauruk MM, membuka dan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Kota Sibolga Tahun 2020 di Aula Nusantara Kantor Wali Kota Sibolga, Rabu (02/12/20).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota menjamin kenetralan jabatan selaku Wali Kota dalam gelaran Pilkada, dan berharap Pilkada berjalan aman dan damai. Ia juga memerintahkan dengan tegas kepada Kadis Satpol PP dan Damkar, dengan berkoordinasi bersama unsur Forkopimka di setiap kecamatan, untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) pada 6 Desember 2020.
“Walaupun penanggungjawab penyelengaraan Pilkada adalah KPU, dan diawasi oleh Bawaslu, perundang-undangan juga mengamanahkan bahwa Pemda juga tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkada. Keterlibatan kami sebagai pemerintah bukan untuk intervensi terhadap penyelenggaraan Pemilu, namun dalam rangka memberikan fasilitas dan support,” ujar Wali Kota.
Ketua KPUD Khalid Walid, SE dalam eksposnya melaporkan, bahwa berbagai persiapan Pilkada telah dilaksanakan dengan maksimal. Termasuk sosialisasi kepada para Paslon terkait pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pencoblosan sesuai Protokol Covid-19. Juga melaporkan bahwa seluruh logistik telah diterima, Kertas Suara sudah dilipat, dan sudah di siapkan sesuai jumlah masing-masing TPS. Termasuk kerusakan dan kekurangan Surat Suara juga sudah diplenokan dan sudah di kembalikan ke percetakan.
Selanjutnya Ketua Bawaslu Zulkifli Sigalingging, SE dalam eksposnya menyampaikan, bahwa Bawaslu telah menerima dan memproses beberapa pelanggaran Pilkada. Diantaranya persoalan netralitas ASN terdapat 2 kasus, pelanggaran administrasi 2 kasus dan laporan yang bukan kategori pelanggaran ada 2 kasus. Untuk tahapan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu mengapresiasi kinerja KPUD, karena hanya menemukan total 26 data ganda, dan sudah disampaikan saran perbaikan kepada KPUD untuk dilakukan perbaikan sebelum penetapan DPT.
Zulkifli menambahkan, pada Tahapan Kampanye metode tatap muka dan pertemuan terbatas, Bawaslu sudah melayangkan 11 surat peringatan tertulis kepada tim kampanye Paslon menyangkut pelanggaran Protokol Covid-19, dan sudah ditindak lanjuti. Serta menemukan dan telah memproses 150 jenis APK/BK yang melanggar, terkait desain APK/BK, Jumlah APK/BK dan pemasangan APK/BK di tempat yang dilarang.
Sementara, Kapolres Sibolga AKBP Triyadi SIK memaparkan bahwa Indeks Kerawanan Pilkada Kota Sibolga pada angka 62,6 (rawan) dan paling rawan se-Sumatera Utara. “Jangan coba-coba rusuh, saya bersama Pak Dandim akan berdiri di depan untuk penindakan tegas. Ini bukan lagi atensi Kapolda, tetapi atensi langsung Kapolri kepada kami, bahwa sebanyak 1 Kompi Brimob diturunkan membantu pengamanan Pilkada Sibolga, dibantu 1 Pleton Personil Polres Tapteng dan unsur Kodim 0211/TT”, tegasnya.
Menyahuti ketegasan Kapolres, Dandim 0211/TT Letkol (Inf) Dadang Alex, S.Sos menyampaikan, menyiapkan 250 personil TNI untuk Pilkada Sibolga.
“Kami sayang kota ini, walaupun kami bukan putra daerah, maka walau diminta 75 personil, kami siapkan 250 personil. Paslon Wali Kota dan Wakil ketiganya putra daerah, semestinya lebih sayang dari kami kepada kota Sibolga. Kalau memang niat Paslon mau membangun kota kita tercinta ini, jangan merusak,” pinta Dandim.
Kejari Sibolga Henri Nainggolan, SH, MM yang juga turut hadir, menyampaikan pesan tegas bagi KPUD dan Bawaslu, untuk bekerja profesional. Kejari meyakini bahwa kesuksesan utama Pilkada ada ditangan KPUD dan Bawaslu. Pilkada akan berjalan sukses jika KPU dan Bawaslu netral dan profesional dalam bertugas.
Terlihat hadir dalam Rakor ini, Anggota DPRD Herman Soni Saragih, Sekda Kota Sibolga M.Yusuf Batubara, SKM, MM, seluruh unsur Forkopimda, para Staf Ahli dan Asisten, para pimpinan OPD, serta Camat dan Lurah se-Kota Sibolga.(rel/bn)
Posting Komentar
0Komentar