Bicaranews.com|Medan - Tahun ini, Wali Kota Medan Bobby Nasution mulai membenahi wilayah yang kumuh ini. Untuk Penuhi janji kampanyenya Benahi Bagan Deli dan akan berkantor selama tiga bulan di Medan bagian Utara berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Pemprovsu. Katanya Rabu (23/2/2022).
"Pembenahan kampung Bagan Deli ini memang merupakan janji kampanye saya saat pemilihan wali kota. Dan saya juga akan memenuhi janji untuk berkantor di wilayah Medan bagian Utara selama tiga bulan," ucap Bobby Nasution di hadapan para nelayan.
"Tadi pun saya jalan masuk ke sini, banyak saya lihat drainasenya ada jika melihat intensitas hujan seharusnya sudah kering, namun hari ini masih tinggi airnya," sebut Bobby Nasution.
Masalah ini sudah dicari solusinya. "Mudah-mudahan tahun ini kita mulai pembenahannya bekerja sama dengan Pemprovsu, Kementerian PUPR yang punya sungai, pesisir. Kampung-kampung yang ada di wilayah Medan bagian Utara akan kita benahi, khususnya Bagan Deli," sebut Bobby Nasution disambut tepukan tangan warga.
Pekerjaan ini, harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa dilakukan Pemko Medan sendiri. Warga Bagan Deli juga dapat memberi masukan untuk keberhasilkan pembenahan ini.
"Mungkin khilaf kami, kemarin ketika berdiskusi tentang penanganan permasalahan di kawasan ini, kelompok masyarakat belum kami libatkan. Pada diskusi ke depan kami akan mengajak warga," ujarnya.
Dalam Rembuk perwakilan nelayan mengeluhkan sulitnya birokrasi untuk mendapatkan surat Tanda surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Perikanan Medan. Dari 6000 anggota nelayan, hanya 10 persen memiliki TDKP. Padahal TDKP ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Bobby Nasution menanyakan penyebab sulitnya pengurusan TDKP itu. jawaban warga bahwa untuk mengurus itu nelayan harus ke Medan Amplas. Menanggapi ini Wali Kota Medan memerintahkan Dinas Pertanian dan Perikanan Medan dalam dua minggu berkantor di Bagan Deli untuk mempermudah nelayan mengurus TDKP.
Kepada Kepala UPT Dinas Pertanian dan Perikanan yang hadir pada kegiatan itu, Pemko Medan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan hingga ke tingkat paling mikro.
"OPD di lingkungan Pemko Medan saat ini harus memberikan pelayanan sampai ke tingkat paling mikro, termasuk pelayanan pengurusan TDKP ini," ucap Bobby saat itu sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dalam kegiatan Rembuk Nelayan ini.
Menanggapi keluhan kelompok istri nelayan yang merupakan pelaku UMKM tentang belum adannya pembinaan dari instansi terkait, Bobby Nasution mengatakan, pada Januari lalu dirinya telah mencanangkan program untuk memberdayakan istri-istri nelayan dan pengemudi betor.
"Program ini pendampingan terhadap para istri pengemudi bentor yang terdampak Covid-19 agar dapat berusaha. Ada pula program untuk istri-istri nelayan bekerja sama dengan BUMN di antaranya PNM, BRI, Telkom untuk memberdayakan UMKM," mengatakan, program UMKM istri-istri nelayan ini akan dilauching pada Maret 2022, ujarnya.(Diskof/bn)
Posting Komentar
0Komentar