Bicaranews.com|Humbahas - Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota terbaik satu penilaian pencapaian pembangunan infranstruktur pelayanan dasar di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kepada Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumut Tahun 2023 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (30/3/2022).
“Terima kasih kepada Pak Gubernur yang memberikan penghargaan ini kepada Pemerintah Humbahas sebagai kabupaten/kota terbaik satu penilaian pencapaian pembangunan infranstruktur pelayanan dasar di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021," kata Dosmar.
Dosmar menyampaikan, seperti diketahui sangat banyak cemohaan masyarakat terkait infranstruktur yang kurang memadai. Tetapi, dibandingkan kabupaten/kota Sumatera Utara, Humbahas lebih baik sedikit dalam pembangunan infranstruktur dasar.
Untuk itu, penghargaan ini bukan berarti infrastruktur dasar sudah bagus semua tetapi masih terus dilakukan pembenahan. Misalnya, dalam kegiatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses konektivitas dan mobilitas, peningkatan infrastruktur energi dan pangan, serta pemerataan dan penerapan infrastruktur teknologi dan komunikasi.
“Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada OPD beserta seluruh jajaran, atas kerja kerasnya, komitmen dan kerjasama selama ini, yang terus berjuang dan fokus dalam melakukan percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan perekonomian,” tutur Dosmar.
Sementara itu, Edy menyebutkan pada tahun 2023, Pemprov menargetkan penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik. Jalan tersebut meliputi kawasan wisata, pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 497,14 km. Ia juga menargetkan tingkat kemantapan Jalan Provinsi Sumut mencapai 85%.
Selain itu, akan dilakukan optimalisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi sekitar 78.000 hektare, yang merupakan kewenangan provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras. Juga pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) MEBIDANG, pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.000 unit.
Serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak tujuh unit pembangkit listrik tenaga surya. “Ke depan 2023 akhir, saya berharap tidak ada lagi rakyat kita yang tidak bisa dialiri listrik,” kata Edy Rahmayadi.(t/bn)
Posting Komentar
0Komentar