Bicaranews.com | DELISERDANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengklaim sudah membayar ganti rugi tanaman dan bangunan di lahan pembangunan Sport Center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, melalui putusan pengadilan (konsinyasi).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sumut Mahfullah P Daulay mengatakan, ganti rugi tersebut telah diberikan (dititipkan) melalui Pengadilan Negeri Lubukpakam, setelah sebelumnya Tim Apraisal menghitung nilai harga tanaman dan bangunan yang masih berdiri di atas lahan Sport Center Sumut.
"Selanjutnya Pemprov Sumut melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, segera menjalankan proses pembangunan fasilitas olahraga di lokasi tersebut," ujar Mahfullah, Sabtu (25/2/2023).
Mahfullah P Daulay menyampaikan Tim Terpadu telah melakukan upaya penertiban di atas lahan Sport Centre, pada Selasa (21/2/2023) lalu.
Para petugas, kata Mahfullah, juga mengimbau kepada para penggarap agar bersikap kooperatif dan tidak memancing provokasi.
"Kita bersama tim terpadu, terdiri dari Satpol PP Sumut dan Deliserdang, TNI/Polri, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut, Pemerintah Kecamatan Batangkuis, Pemerintah Desa Sena hingga Kepala Dusun, telah turun ke lokasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih menduduki lahan Sport Center," ujarnya.
Diketahui, Pemprov Sumut membeli lahan tersebut dari PTPN II seluas kurang lebih 300 Ha untuk dijadikan kawasan Sport Centre Sumut, dengan berbagai fasilitas cabang olahraga dan sarana penunjang lainnya yang terbuka untuk umum.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Baharuddin Siagian, melalui Sekretaris Ismail menjelaskan bahwa dari upaya pembebasan lahan di Desa Sena itu, Pemerintah Provinsi telah mengantongi daftar nominatif penerima ganti rugi tanaman dan bangunan sebanyak 294 nama, dengan total anggaran sebesar Rp 26,5 Miliar.
"Dari daftar nominatif itu, sebagian besar telah mengambil uang ganti rugi tanaman dan bangunan mereka (penggarap) ke Pengadilan Negeri Lubukpakam (konsinyasi). Jadi ada sekitar 100-an lagi yang belum mengambil," kata Ismail.
Hal itu katanya, sebagaimana program pemerintah yang sudah terencana di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.
Sehingga, harusnya tidak ada alasan untuk menolak, apalagi memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan di luar hukum.
"Saat ini kita tetap mengupayakan langkah persuasif kepada penggarap., termasuk kepada oknum yang katanya sebagai ketua kelompok tani, juga sudah menerima (mengambil) ganti rugi ke Pengadilan Negeri Lubukpakam," jelasnya.
Dewi Simatupang, pemilik rumah di sekitar lahan Sport Center Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang menangis histeris.
Pasalnya, rumah yang telah ia bangun dan tempati dihancurkan petugas Satpol PP anak buah Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
"Saat ini kita tetap mengupayakan langkah persuasif kepada penggarap., termasuk kepada oknum yang katanya sebagai ketua kelompok tani, juga sudah menerima (mengambil) ganti rugi ke Pengadilan Negeri Lubukpakam," jelasnya.
Alasan pengerusakan dan penghancuran rumah milik Dewi Simatupang ini karena penertiban, berkaitan rencana pembangunan Sport Center yang tak jelas kapan akan selesai.
Saat rumahnya dirusak dan dihancurkan Satpol PP, Dewi Simatupang berusaha menghalangi.
Namun, petugas Satpol PP merangsek masuk ke rumahnya, mengacak-acak bangunan yang selama ini menjadi tempatnya berteduh.
"Jangan kalian hancurkan. Ini rumahku," teriak Dewi Simstupang, Selasa (21/2/2023).
Karena tak kuasa melihat rumahnya dihancurkan petugas Satpol PP anak buah Edy Rahmayadi, Dewi Simatupang terjatuh dan terkulai lemas.
Ia tak bisa berbuat apa-apa saat melihat rumahnya roboh dihantam alat berat.
"Pak Jokowi, tolong kami Pak Jokowi. Sudah hancur rumah kami dibuat Satpol PP ini. Mereka tidak punya prikemanusian sama kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus," teriaknya berulang-ulang.
Melihat Dewi Simatupang meratap, suaminya berusaha menenangkan.
Namun, Dewi masih histeris, karena tak tahu lagi akan tinggal dimana.
Terkait pengerusakan dan penghancuran rumah warga ini, awak media masih berupaya mewawancarai Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara yang punya kuasa atas perintah pengerusakan dan penghancuran rumah warga tersebut. (t/bn)
Posting Komentar
0Komentar