“Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari mulai hari ini tanggal 10 sampai dengan 23 Juli 2023. Operasi ini berlaku di seluruh wilayah Polda Sumut mulai dari Polda sampai Polres jajaran,” sebut Direktur Ditlantas Polda Sumut, Kombes Pol Kombes Muji Ediyanto usai apel pasukan Operasi Patuh Toba 2023.
Menurut dia, operasi ini merupakan operasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkamtibmas. “Targetnya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat tertib berlalu lintas,” ujar Muji.
Selama pelaksanaan operasi sambung dia, mengedepankan edukatif, persuasif, kemudian humanis. Hal ini, sambung Muji guna mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang berakibat korban fatal. “Dan tentunya menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas (lalin),” kata Muji.
Mantan Direktur Ditlantas Polda Aceh ini mengatakan, untuk penindakan tetap digunakan hukum berbasis elektronik yakni, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara status dan mobile.
“Namun jika dalam kegiatan di jalan raya personel menemukan pelanggaran yang kasat mata, berpotensi menyebabkan laka lantas, maka kita juga akan melakukan penindakan baik teguran maupun hukum berupa tilang manual,” kata Muji lagi.
Dia menekankan, tilang manual diberlakukan jika personel Kepolisian melaksanakan patroli maupun kegiatan-kegiatan di jalan raya menemukan pelanggaran secara kasat mata.
“Misalnya menerobos lampu merah berpotensi terjadi laka lantas, melanggar rambu, marka dan sebagainya yang menyebabkan bahaya keselamatan masyarakat lainnya, maka kita akan melakukan penegakan hukum,” terang dia.
“Bisa juga kita melakukan teguran, maka saya sampaikan operasi ini dilakukan dengan tindakan-tindakan berupa edukatif, kedua persuasif, ketiga humanis. Tapi lebih diutamakan tindakan menggunakan ETLE,” tambah Muji.
Pelanggaran yang menjadi sasaran operasi tahun ini di antaranya, penggunaan handphone (HP), pengendara di bawah umur, pemotor bonceng 3 dan tidak menggunakan helm. Melanggar marka jalan, pengendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus lalu lalin, melebihi kecepatan dan tidak membayar pajak kendaraan.
“Nanti akan ditertibkan itu bukan karena dilakukan penegakan hukum atau teguran. Namun karena masalah pajaknya titik beratnya. Jika seseorang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, maka secara otomatis Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak sah untuk digunakan di jalan raya,” papar dia.
Menurut Muji, ketika masyarakat tidak membayar pajak kendaraan, maka STNK nya tak disahkan. “STNK berlaku 5 tahun, tetapi setiap tahun harus disahkan. Ketika setiap tahun tidak disahkan, maka STNK itu tak berlaku,” ujarnya.
Selama pelaksanaan Ops Patuh Toba 2023, sambung Muji, mengedepankan edukatif, persuasif dan humanis. Hal ini, sambung dia, guna mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang berakibat korban fatal. “Dan itu tentunya menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas,” kata Muji.(t/bn).
Posting Komentar
0Komentar