Pasalnya, mulai dari hampir seluruh OPD yang di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun anggaran (TA) 2024 ini tidak mau lagi berlangganan koran dan jumlah kliping yang dibayarkan pihak Diskominfo setempat selalu berkurang sampai 40 judul yang dibayarkan.
Hal itu terungkap saat sejumlah wartawan sedikitnya 27 orang dari media cetak harian dan mingguan yang menamakan Korps Media Cetak (Kompak) melakukan audiensi ke Pemkab Pakpak Bharat, Senin (27/5/2024) kemarin.
Setelah mendengar seluruh unek-unek para audiensi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pakpak Bharat, Jalan Berutu SPD MM, di Ruang Rapat Serbaguna Sindeka, didampingi Kadis Kominfo Pakpak Bharat, Sahat Parulian Boangmanalu, SPd MM, berjanji akan melaporkan ke pimpinan tertinggi.
"Kita akan laporkan lagi ke pimpinan kita, bagaimana supaya kemitraan Pemkab Pakpak Bharat dengan para media cetak tetap berjalan dengan baik," janji Jalan Berutu.
Terkait OPD yang tidak mau berlangganan koran, Sekda menggaransi akan mengadakan musyawarah dengan para pimpinan OPD.
"Harapan kita OPD bisa berlangganan koran kembali, mungkin kita usulkan di perubahan APBD. Yang pasti ada beberapa OPD yang sama sekali tidak ada menganggarkan biaya berlangganan koran, akan kita usulkan supaya tetap menganggarkan di OPD nya," terangnya.
Menanggapi jawaban dari Sekda Pakpak Bharat, Jalan Berutu, SPd MM, salah seorang perwakilan audensi dari media cetak mingguan, Evendi Manik menilai bahwa jawaban Sekda tersebut hanya sekedar janji yang sulit untuk ditepati.
"Jawaban Sekda itu menurut kami, itu hanya sekedar memberi janji yang sulit untuk ditepati, bagaikan janji janji angin surga," cetus Evendi.
Ia berharap, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor harus segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dimaksud.
"Semoga Bupati Pakpak Bharat, turun tangan dalam hal ini, dan berikan atensi supaya hubungan kemitraan antara Pemkab Pakpak Bharat dengan insan pers media cetak dapat terjalin dengan sinergis", tandasnya. (MP/Bn)
Posting Komentar
0Komentar