"Artinya, jika tahun lalu ibu kota Provinsi Sumatra Utara hanya berpredikat cukup, tahun ini meningkat menjadi baik," tegas Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, di Medan, Jumat (27/9/2024)
Pencapaian ini, lanjut Arrahmaan yang merupakan Wali Data Pemerintah Kota Medan, kembali menempatkan Kota Medan sebagai peringkat pertama di Sumatera Utara.
Kabid Statistik dan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Medan Rizka Firdahlia menerangkan, bahwa IPS merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Statistik Sektoral, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Pihaknya menjelaskan, IPS yang diperoleh Kota Medan merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dari daerah hingga pleno tingkat pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran BPS se-Indonesia menyerahkan Anugerah Hari Statistik Nasional kepada Wali Data dari lima provinsi, 63 kabupaten dan 25 kota atas meraih predikat Baik, di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
"Kerja sama dan kolaborasi antara Dinas Kominfo Kota Medan sebagai Wali Data, Bappeda selaku ketua forum Satu Data Indonesia Kota Medan, dan BPS sebagai pembina data," paparnya.
Adapun perangkat daerah di lingkungan Pemkot Medan menjadi sample penilaian yang merupakan faktor utama bisa menaikkan IPS Kota Medan dan menjadi tertinggi di Sumatera Utara, ucap Rizka.
Rizka juga menerangkan, tahun ini menjadi sampel adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan Survei Standar Satuan Harga, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat.
"Kesiapan perangkat daerah ini sangat mendukung kenaikan IPS kita tahun ini," sebut Rizka seraya mengatakan hanya dua Wali Data dari Sumatera Utara diundang dalam Anugerah Statistik Nasional, yakni Pemkot Medan dan Pemkot Gunungsitoli.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum memahami betapa pentingnya data statistik.
Padahal, ungkap dia, kebijakan pemerintah maupun pembangunan harus berlandas kepada data agar tidak terjadi untung-untungan karena berdasarkan data yang valid.
"Saya juga telah mendorong pemerintah-pemerintah daerah memanfaatkan data Statistik Sektoral. Melalui peraturan menteri saya juga tekankan, Statistik Sektoral menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang di-APBD-kan," tandas Tito. (Ant/Bn)
Posting Komentar
0Komentar