Mereka diperiksa pada Jumat 20 September lalu, setelah sempat meminta pemeriksaannya diundur.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, Subdit III Tipikor Ditrreskrimsus Polda Sumut tidak memenjarakan mereka meski berstatus tersangka dugaan suap.
Kata Hadi, penyidik memiliki pertimbangan tidak menahan mereka, salah satunya, dianggap kooperatif atau bisa diajak bekerjasama.
Kemudian, penyidik disebut berpedoman pada pertimbangan subjektif yang diatur pada Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).
Dalam pasal 21 ayat 1 disebut, penahanan dapat dilakukan apabila penyidik memiliki kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
"berdasarkan pertimbangan subyektif penyidik dengan berpedoman pada Pasal 21 ayat 1 Kuhap, terhadap kedua tersangka belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dengan pertimbangan yang bersangkutan kooperatif," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (25/9/2024).
Hadi menjelaskan, apabila kemudian hari Kadisdik dan kepala BKD dianggap menyulitkan penyidikan, kemungkinan bakal ditahan.
Namun, sejauh ini mereka cuma dikenakan wajib lapor usai ditetapkan sebagai tersangka.
"Apabila dalam berjalannya proses penyidikan terdapat keadaan yang menimbulkan kekwatiran bahwa tersangka berpotensi menyulitkan proses penyidikan, maka tentu penyidik akan mempertimbangkan untuk dilakukan penahanan terhadapnya saat ini tersangka diberlakukan wajib lapor."
Sebelumnya, Subdit III tindak pidana korupsi direktorat reserse kriminal khusus Polda Sumut menetapkan status tersangka terhadap kepala badan kepegawaian daerah (BKD) Eka Syahputra Depari dan Saiful Abdi, kepala dinas pendidikan (Kadisdik).
Selain itu, Polisi juga menetapkan status tersangka terhadap Alek Sander sebagai Kasi Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan.
Mereka diduga terlibat dugaan suap seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada 5 September lalu, usai penyidik menemukan cukup bukti.
"Betul. Hasil gelar perkara penyidik menetapkan kembali 3 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap seleksi PPPK Langkat diantaranya kepala BKD Langkat," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (13/9/2024).
Polisi mengungkap, total tersangka dugaan suap seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat berjumlah lima orang.
Dua sebelumnya yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Awaludin Kepala SD 055975 Pancur Ido, Selapian Kabupaten Langkat, dan Rahayu Ningsih Kepala SD 056017 Tebing Tanjung Selamat. (Trib/Bn)
Posting Komentar
0Komentar