Pantauan, mahasiswa ini datang pukul 12.00 WIB ke Gedung DPRD Medan. Mereka datang membawa ban mobil dan sejumlah poster yang berisikan meminta Ketua DPRD Wong Chun Sen diperiksa dan dicopot.
Namun, hingga aksi unjuk rasa berakhir pihak DPRD Medan tak ada yang keluar untuk menemui para massa.
Menurut Ketua MKRI Medan, Aldoni Sinaga, dan tiga tuntutan yang hendak disampaikan mereka dalam aksi unjuk rasa.
"Hari ini tuntutan ada tiga. Pertama, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa Ketua DPRD Medan," jelasnya, Kamis (12/12/2024).
Tuntutan kedua, kata Aldoni meminta DPRD Medan untuk bekerja secara kooperatif dan sesuai tupoksi.
"Ketiga, mendesak ketua DPRD Kota Medan untuk mengundurkan diri dari jabatan," jelasnya.
Dikatakannya, mereka meminta Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, dicopot dari jabatan karena beberapa hal.
"Kami minta dicopot, karena dengan jelas beliau tidak bekerja secara kooperatif. Kemudian, beberapa hari lalu kami lihat ada terjadi proses pembongkaran di salah satu cafe di Kota Medan oleh pihak Pemko Medan. Tetapi, pada saat pembongkaran, bapak ketua DPRD Medan Wong Chun Sen hadir untuk menghalangi proses hukum tersebut," ucapnya.
Dikatakannya, Cafe tersebut berdiri di samping rel Kereta Api Medan. Dimana, dalam aturan UU sudah ditetapkan jarak batas ruang harus 6 meter dari rel kereta api.
"Berdasarkan observasi, yang dilakukan itu Pemko Medan sudah melayangkan surat teguran untuk bangunan tersebut. Sebagaimana kita tahu UU per kereta apian sudah jelas, ada batas ruang yang ditetapkan UU, jaraknya 6 meter dari rel kereta api," katanya.
Selain itu, kata Aldoni, cafe tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Padahal, bulan kemarin dengan tegas Wali Kota Medan menyatakan untuk menindak bangunan yang tak memiliki IMB. Ditambah lagi kawasan yang padat. Kalau dibongkar itu mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi dalam bidan kereta api," tegasnya.
Aldo juga menuding ketua DPRD Medan Wong Chun Sen membekingi pembatalan pembongkaran kafe tersebut.
"Kalau kami melihat mungkin ada dugaan karena memang ada kedekatan politik bapak wong dengan pemilik cafe," ucapnya.
Sementara, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen membantah dirinya beking pemilik Ray Cafe untuk pembatalan pembongkaran kafe beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Wong, kafe tersebut telah lama berdiri. Selain itu, kafe tersebut rutin membayar pajak dan lain-lain.
"Jadi baik perlu kami jelaskan bahwa cafe itu telah berdiri lama. Dan mereka disuruh bongkar, waktu mereka sedang mengurus izin kan begitu. Ini mereka sudah berjalan dan bayar pajak, nah ini kan semua mendapatkan PAD kota medan dari dulu, dan kenapa tiba tiba disuruh bongkar, kan aneh," ucapnya.
Masalahnya, kata Wong Cafe tersebut sudah lama berdiri. Tetapi, kenapa di zaman Wali Kota Bobby Nasution dibongkar.
"Kalau soal izinnya tak ada, kan sedang diurus, dan anehnya ya, inikan Zamannya Wali Kota (Bobby Nasution), kenapa gak dari awal mereka bongkar, kalau gak ada izin kok ini dikasih. Ini bangunan sudah berdiri, sudah bayar baru dibongkar," jelasnya.
Disinggung, kenapa pada saat pembongkaran Wong Chun Sen hadir di lokasi secara dadakan, dikatakannya, karena dirinya mendapat laporan.
"Kita kan menampung mediasi, waktu bongkar mereka sedang mediasi, mereka sedang urus, itu supaya diurus kan, jadi jangan dipersulit," ucapnya.
Wong pun membenarkan dirinya hadir pada saat pembongkaran. Hanya saja, untuk beking itu tidak benar.
"Benar (saya hadir pada saat pembongkaran). Ini kan ada diplintir sama seseorang (tudingan dirinya membeking), ini kan jadi politis dibuat," ucapnya.
Ditegaskan Wong, dirinya tidak ada keberpihakan dengan pemilik cafe tersebut
"Enggak, orang saya juga enggak kenal orangnya. Disana saya memediasi agar ada kesepakatan antara Pemko Medan dengan pemilik kafe, untuk IMB diproses sampai izinnya keluar," jelasnya
Dikatakannya, pemilik Cafe ini sudah menyewa tanah bangunan dengan pihak PT KAI.
"Mereka sudah bayar kontrak 5 Tahun di sana. Mereka juga bayar pajak, dan ini mengurangi pengangguran dan mereka memberikan penambahan PAD Medan. Jadi jangan diplintir seolah olah kita membekingi itu pertama kali lo saya ke sana. Itupun karena saya diminta warga untuk memediasi," ucapnya.
"Kan aneh ya kalau harusnya ya baik satpol PP atau perizinan sebelum orang ada izin ya jangan dikasih jangan sudah berdiri baru kan banyak permasalahan di kota medan ini. Semua yang kita lihat di pinggiran rel berdiri saat ini. Kan enggak mungkin itu kita runtuhkan seluruh kota medan," ucapnya
Disinggung ada yang menuntut dirinya untuk mundur dari jabatan DPRD Medan, Wong menjawab dengan santai.
"Itu kan suruhan orang. Biarin aja kan kita gak komentari. Kan masyarakat bisa menilai," ucapnya.
Dikatakannya juga, ia siap diperiksa oleh MKD jika diperlukan.
"Nah kita selagi melakukan tugas yang benar bagaimana harus diperiksa kalau melakukan tugas yang benar. Karena Itu kan tupoksi saya sebagai anggota DPRD," ucapnya. (Trib/Bn)
Posting Komentar
0Komentar