Budiman menilai, penetapan ini sarat nuansa politis dan dianggap sebagai langkah untuk mengubah arah politik nasional. Ia juga menyayangkan momen penetapan tersangka dilakukan menjelang Natal, ketika Hasto, yang merupakan umat Katolik, turut merayakannya.
“Kami melihat ini bukan murni kasus korupsi. Sudah ada pihak pemberi dan penerima yang dihukum, bahkan selesai menjalani masa hukuman. KPK sudah melebihi tugas pokok dan fungsinya,” tegas Budiman.
Ia juga menyebutkan bahwa kasus ini lebih menyerupai pemerasan yang dilakukan oleh oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) daripada tindak pidana korupsi. “Tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Kalau unsur pidana korupsi jelas, kami tidak akan berkomentar. Ini murni politisasi dan kriminalisasi,” lanjutnya.
Budiman menuding bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka adalah serangan langsung terhadap PDI Perjuangan. Ia meminta KPK kembali kepada tugas utamanya sebagai lembaga anti-korupsi yang bertindak demi kepentingan bangsa dan negara.
Selain itu, Budiman juga menduga kasus ini berkaitan dengan pemecatan Presiden Joko Widodo oleh PDIP, yang berujung pada pemecatan keluarganya, seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Sebagai bentuk keprihatinan, Forum Kader Senior bersama simpatisan PDI Perjuangan menggelar "Mimbar Bebas Kebangsaan dan Cap Jempol Darah" di Medan, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, serta sejumlah pengurus lainnya.
Budiman berharap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengambil langkah strategis demi menjaga soliditas partai menghadapi tantangan politik ke depan. (Ril/HLN/Bn)
Posting Komentar
0Komentar