Bicaranews.com | MEDAN – Aroma skandal besar tercium dari balik proyek mewah di atas lahan bekas HGU PTPN II di Kabupaten Deliserdang. Ketua DPW Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara, H.A Nuar Erde, angkat suara dengan nada tinggi—menyoroti maraknya bangunan megah yang diduga berdiri tanpa izin, di atas tanah yang seharusnya kembali menjadi milik negara.
“Ini bukan sekadar proyek. Ini bisa jadi konspirasi!” tegas Nuar, yang memimpin lebih dari 120 media di seluruh Sumut.
Menurutnya, jika masa HGU tidak diperpanjang sesuai aturan, maka tanah tersebut semestinya tidak diperjualbelikan, apalagi kepada investor lewat skema kerja sama yang tidak transparan. Dia mendesak KPK segera turun tangan dan memeriksa Direktur PTPN II, Irwan Perangin-angin, serta semua pihak yang terlibat, termasuk PT Ciputra Development dan Kantor Pertanahan Deli Serdang.
Lebih panas lagi, Nuar mengungkapkan bahwa tim medianya sempat diblokir WhatsApp-nya oleh pihak PTPN II saat mencoba mengonfirmasi dugaan ini.
“Ini jelas indikasi ketertutupan. Kalau tak ada yang disembunyikan, kenapa harus blokir wartawan?” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Budiman Nadapdap dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP). Ia menilai negara kini lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat kecil. “Lahan HGU tiba-tiba disulap jadi komplek mewah, sementara rakyat yang puluhan tahun tinggal di sana tak kunjung dapat kejelasan hak,” ujarnya.
Dugaan pelanggaran pun menguat. Berdasarkan UU Pokok Agraria dan sejumlah regulasi turunan lainnya, PTPN disebut menyimpang dari fungsi utama HGU—yang seharusnya digunakan untuk usaha pertanian, bukan untuk ruko dan hunian elite berbanderol miliaran rupiah.
“Rakyat digusur, investor dihampar karpet merah. Ini logika yang rusak!” pungkas Nuar.
Apakah ini sekadar bisnis atau sudah masuk ke wilayah pidana korupsi dan kolusi berskala besar? Semua mata kini tertuju pada KPK. Apakah mereka akan turun tangan, atau membiarkan tanah negara terus berpindah tangan secara diam-diam?. (Tim)
