Bicaranews.com | MEDAN – PTPN 1 Regional 1 dan PTPN IV Regional VI menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dalam upaya pengamanan aset negara di lingkungan perkebunan. Kerja sama ini disambut baik oleh Plt. Kepala Kejati Aceh, Muhibuddin, yang menilai bahwa pengelolaan aset BUMN, khususnya lahan perkebunan, bukanlah hal yang mudah.
Muhibuddin menyoroti maraknya upaya penguasaan lahan-lahan strategis milik negara oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, kasus serupa juga sering terjadi di BUMN lain, seperti Pertamina di Aceh dan Jakarta. Oleh karena itu, ia menyarankan agar PTPN menyusun buku putih historikal tanah-tanah HGU sejak awal hingga saat ini sebagai dokumen penting bagi kelangsungan perusahaan dan warisan sejarah.
Dukungan Kejaksaan dalam Pengamanan Aset
Regional Head PTPN IV Regional VI, Syahriadi Siregar, mengapresiasi kerja sama ini karena pihaknya selama ini membutuhkan pendampingan hukum dalam menjaga aset perkebunan. Hal senada juga disampaikan Regional Head PTPN 1 Regional 1, Didik Prasetyo, yang mengungkapkan bahwa permohonan masyarakat untuk mengusahakan lahan HGU sering kali sulit diakomodasi karena statusnya sebagai aset negara.
“Kami berharap ada bantuan hukum dan perlindungan hukum dari Kejaksaan dalam menjalankan wewenang pengelolaan aset dan produksi perkebunan,” ujar Didik. Ia juga menambahkan, PTPN berupaya mendukung program ketahanan pangan nasional, sehingga kehadiran Kejaksaan memberikan rasa percaya diri dalam menjalankan tugasnya.
Dihadiri Sejumlah Pejabat Kejaksaan dan PTPN
Kegiatan yang berlangsung di Medan ini turut dihadiri oleh jajaran Kejati Aceh, termasuk Aspidum, Asdatun, serta Kajari dari Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Dari pihak PTPN IV Regional VI, hadir SEVP BS T. Rinel, SEVP BS PTPN 1 Wis Pramono Budiman, SEVP Aset Ganda Wiatmaja, serta Sekretaris Perusahaan Desmon dan Kasubag Humas Rahmat Kurniawan.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan aset negara di lingkungan PTPN dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan, sekaligus memperkuat peran BUMN dalam pengelolaan perkebunan dan ketahanan pangan nasional. (RZ/bn)
