Bicaranews.com | MEDAN – Ketua Umum TKN Kompas Nusantara, Adi Lubis, melayangkan ultimatum keras kepada Pemerintah Kota Medan atas keberadaan komplek perumahan di Jalan HM Yamin, Gang Penghulu, yang diduga dibangun secara ilegal tanpa izin resmi.
Adi menegaskan, komplek perumahan yang terdiri dari sembilan unit itu tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tidak memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta melanggar batas sempadan jalan dan berbagai perizinan lainnya.
“Pemilik bangunan ini sudah sangat keterlaluan. Surat peringatan dari kecamatan, Perkim, bahkan Satpol PP sudah dilayangkan, tapi tetap diabaikan. Ini bentuk pembangkangan terang-terangan terhadap hukum,” tegas Adi Lubis, Senin (21/4/2025).
Ia mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Satpol PP, dan Wali Kota Medan untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini mencoreng kewibawaan pemerintah dan merugikan keuangan daerah.
“Bangunan liar ini bukan hanya merusak tata ruang kota, tapi juga menggerus PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adi menyoroti persoalan serupa yang juga marak terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Ia menuntut penegakan hukum yang konsisten dan adil tanpa pandang bulu agar tidak ada lagi ruang bagi pelanggar aturan.
Tak main-main, Adi Lubis menyatakan pihaknya siap menggerakkan massa untuk turun ke jalan jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
“Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, kami akan turun ke jalan! Aksi akan kami pusatkan di Kantor Wali Kota Medan, DPRD Kota Medan, dan Dinas Perkim. Ini bentuk perlawanan terhadap pembiaran pelanggaran hukum di kota ini,” tegasnya menutup pernyataan. (t/bn)
