Bicaranews.com | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai memperketat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan bahwa belanja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dikontrol lebih ketat demi efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran.
“Kita mengikuti arahan Pak Gubernur Bobby Nasution yang sangat detail memeriksa setiap pengajuan anggaran, bahkan menghapus pos belanja yang dianggap tidak mendesak,” ujar Surya usai mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah secara virtual di VIP Bandara Kualanamu, Kamis (8/5/2025).
Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
“Belanja yang bisa diefisienkan, akan ditekan. Tujuannya agar dana yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan utama masyarakat,” tambahnya.
Hasilnya mulai terlihat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi Sumut sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi keempat secara nasional pada triwulan I 2025, yakni mencapai 30,65 persen. Dalam hal keseimbangan antara pendapatan dan belanja, Sumut bahkan berada di posisi ketiga dengan 20,64 persen.
“Keseimbangan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Sumut mampu menjaga angka pertumbuhan ekonomi di triwulan I sebesar 4,67 persen,” ungkap Tito.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga mencatat kontribusi signifikan Sumut dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 10,18 persen, sementara sektor industri pengolahan menyumbang 4,10 persen.
Empat sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut adalah industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan perdagangan—seluruhnya menunjukkan tren positif. (*)
