Bicaranews.com | JAKARTA – Suasana ruang rapat Komisi III DPR RI memanas ketika perwakilan Kelompok Tani Saiyo, Hasim Simanjuntak, secara gamblang menyebut adanya praktik mafia tanah yang melibatkan pejabat lembaga negara. Dalam audiensi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/5/2025), Hasim meminta DPR turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta di balik konflik agraria yang dialami kelompoknya.
“Bukan perusahaan, tapi pejabat lembaga negara yang kami duga terlibat. Kami minta Komisi III DPR turun, biar kami tunjuk langsung tanahnya,” tegas Hasim.
Ia juga meluapkan kekecewaannya terhadap lembaga berwenang yang lebih mempercayai dokumen fiktif daripada sertifikat resmi tanah yang ia miliki.
“Untuk apa sertifikat ini? Produk negara tapi kalah sama dokumen palsu. Apa kami bakar saja di sini?” ucapnya geram.
Pernyataan Hasim disambut keprihatinan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia mengaku miris melihat kenyataan di mana pelaku kejahatan justru seringkali mendapat perlindungan, sementara rakyat kecil dipinggirkan.
“Jangan heran di republik ini, yang bajingan diwadahin, yang benar dibuang-buang. Tapi kami akan teruskan perjuangan Bapak,” kata Sahroni.
Sahroni juga menggali informasi terkait intimidasi yang dialami kelompok tani. Saat ditanya apakah Hasim melawan saat mengalami kekerasan, ia menjawab dengan tenang, “Saya tidak melawan.”
Sahroni sempat menyinggung soal premanisme yang marak, dan secara retoris bertanya apakah Hasim pernah berpikir menyewa preman demi keamanan.
“Kami tidak mau melanggar hukum, Pimpinan,” jawab Hasim mantap.
Sahroni pun mengapresiasi sikap Hasim. “Bagus. Karena premanisme memang harus kita berantas. Kalau tadi pagi Menko Polhukam bilang mau berantas premanisme, mari kita tunggu keseriusannya,” tutupnya. (*)
