Bicaranews.com | JAKARTA – Pemerintah akan segera merealisasikan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan mengadopsi pendekatan pembelajaran individual. Kurikulum akan dirancang berdasarkan pemetaan kemampuan peserta didik sejak awal, dengan sistem penerimaan siswa yang tidak mengikuti kalender tahun ajaran pada umumnya.
“Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry, multi exit,” ujar Mu’ti, Rabu (9/4/2025).
Dengan sistem ini, capaian belajar tiap siswa disesuaikan secara personal, tanpa harus disamakan satu dengan yang lain. Menurut Mu’ti, yang terpenting adalah peserta didik dapat belajar dan mengembangkan karakter melalui sistem pembelajaran berbasis asrama.
Rekrutmen peserta didik akan dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DTSEN). Anak-anak yang berada dalam desil 1 dan 2, serta belum terdata di dapodik, akan menjadi prioritas penerimaan.
“Jika mereka masuk desil 1 dan 2 dan tidak terdata di dapodik, berarti mereka putus sekolah. Jadi peserta didik Sekolah Rakyat akan diambil dari kelompok ini,” jelas Mu’ti.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
“Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” kata Nuh.
Sekolah Rakyat akan hadir di wilayah yang paling membutuhkan, berdasarkan data kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal. (*)
