Bicaranews.com | MEDAN – Masa depan sekolah-sekolah PGRI di Medan kini berada di ujung tanduk. Dinas Pendidikan Kota Medan telah melarang sekolah PGRI menerima murid baru dan hanya mengizinkan mereka menamatkan siswa yang ada hingga tahun 2026. Keputusan ini memicu kekhawatiran banyak pihak, terutama para guru yang selama ini menjadi tumpuan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, S.Pd., M.Pd.B menerima perwakilan Pengurus PGRI Medan yang menyampaikan keluhan tersebut di ruangannya, Senin (3/3/2025). Ketua Guru Profesi dan Tenaga Pendidik (GP Tendik) Sumut, Bahrumsyah, menjelaskan, masalah ini sudah pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan bersama Dinas Pendidikan, tetapi belum ada solusi konkret.
“Ini sudah di-RDP-kan oleh Komisi II bersama Dinas Pendidikan Kota Medan, tapi belum ada keputusan. Kami berharap ada jalan keluar agar sekolah PGRI tetap bisa menerima siswa baru,” ujar Bahrumsyah.
Kepala SMP PGRI 4 Medan, Riang Sihite, menambahkan bahwa sekolah PGRI memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendirian sekolah ini berawal dari inisiatif Presiden Soekarno, yang 100 hari setelah kemerdekaan meminta para guru sekolah negeri mengajar siswa tambahan di sore hari karena keterbatasan fasilitas.
Saat ini, ada tujuh sekolah PGRI yang masih beroperasi di Kota Medan, namun sebagian besar menumpang di gedung sekolah negeri. Murid-muridnya mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri.
“Kami kecewa dengan pembatasan ini. Padahal, lulusan PGRI sudah banyak yang berhasil, bahkan ada yang menjadi Anggota DPRD Medan seperti Renville Pandapotan Napitupulu dari Fraksi PSI,” ungkap Riang.
Ia berharap DPRD Medan bisa memperjuangkan agar sekolah PGRI tetap diizinkan menerima siswa baru.
“Kami ingin terus mendidik anak-anak ini. Siapa tahu, kelak mereka menjadi pemimpin di masa depan,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen berjanji akan membantu sekolah PGRI agar tetap beroperasi.
“Saya akan menghubungi Komisi II untuk menanyakan hasil RDP terkait hal ini. Selain itu, saya juga akan mengundang yayasan untuk mendata siswa PGRI yang membutuhkan bantuan,” kata Wong.
Keputusan Dinas Pendidikan Kota Medan ini menjadi pukulan bagi sekolah PGRI yang selama ini berperan besar dalam mencerdaskan anak-anak dari kalangan ekonomi lemah. Jika tidak ada solusi, masa depan siswa yang bergantung pada sekolah ini bisa terancam. (*)
