Bicaranews.com | TOBA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) atau kelompok diskusi terfokus, di Aula Kantor KPU Toba, Balige, Senin (17/2/2025). Acara ini bertujuan untuk menampung masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Pilkada 2024 agar bisa menjadi bahan evaluasi ke depan.
Ketua KPU Toba, Sugar Fernando Sibarani, membuka diskusi dengan meminta saran dari peserta Pilkada, pemerhati pemilu, Bawaslu, Kesbangpol, media, dan stakeholder lainnya. “Kami ingin mendengar langsung pendapat semua pihak agar Pilkada berikutnya bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Beberapa masukan yang disampaikan peserta antara lain soal minimnya sosialisasi aturan Pilkada, yang membuat peserta sering salah menafsirkan aturan. Rantu Pasaribu, dari tim pemenangan Effendi-Murphy, menilai bahwa kurangnya informasi membuat banyak peserta kesulitan dalam memahami regulasi.
Charles Pangaribuan menyoroti masalah anggaran, terutama soal distribusi dana bagi penyelenggara pemilu di berbagai daerah. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran tidak merata, padahal kondisi geografis setiap daerah berbeda.
Dari tim pemenangan Poltak-Anugerah, Rinto Hutapea menyoroti beberapa aspek teknis, termasuk stiker coklit. Namun, ia enggan membahas transparansi dana kampanye. “Dana kampanye ini ecek-ecek. Bisa saja hari ini dimasukkan Rp 200 juta, besok ditarik lagi,” ujarnya.
Mantan komisioner KPU, Lamria Panjaitan, juga mengkritik aturan soal pensiun bagi calon kepala daerah yang dinilai tidak jelas. Menurutnya, aturan ini membuat banyak peserta bingung, bahkan sampai membawa permasalahan ke Mahkamah Konstitusi. Ia meminta adanya kejelasan kapan pengunduran diri calon benar-benar berlaku, apakah saat pendaftaran, penetapan, atau setelah pelantikan.
Semua masukan dari diskusi ini dicatat oleh KPU Toba untuk diteruskan ke KPU RI sebagai bahan perbaikan Pilkada mendatang. Diharapkan, evaluasi ini dapat membuat penyelenggaraan Pilkada berikutnya lebih baik dan transparan. (Naomi/MC Toba/bn)
