Bicaranews.com | TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akhirnya berhasil mempertahankan aset berupa sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung. Aset ini sebelumnya nyaris hilang setelah digugat oleh PT Anjur Banuara.
Tanah tersebut merupakan lokasi berdirinya SMP Negeri 6 Tarutung dan memiliki nilai hingga Rp 6 miliar. Berkat upaya hukum luar biasa yang dilakukan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah tersebut sah menjadi milik Pemkab Taput melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) pada 29 November 2024.
Proses Hukum yang Panjang
Perkara ini bermula ketika PT Anjur Banuara menggugat kepemilikan tanah tersebut. Setelah melalui proses panjang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga kasasi di Mahkamah Agung, sebelumnya hakim sempat memenangkan pihak penggugat.
Tak tinggal diam, Tim Jaksa Pengacara Negara, yang terdiri dari Roi Baringin Tambunan, Satria Agustina, David Tambunan, dan Andrea Crystoper Silalahi, mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil, dengan Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik Pemkab Tapanuli Utara.
Aset Berharga untuk Masyarakat
Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Donny K Ritonga, menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini. “Ini adalah bukti komitmen kami untuk menjaga dan mengamankan aset negara. Tim Jaksa Pengacara Negara telah bekerja keras tanpa lelah demi melindungi hak daerah,” ujarnya.
Menurut Donny, keberhasilan ini sangat penting karena aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum atau peningkatan pelayanan publik.
Ia juga menegaskan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara tidak hanya sebatas mewakili pemerintah dalam sengketa hukum, tetapi juga memberikan bantuan hukum dan menyelesaikan masalah secara damai maupun melalui jalur hukum.
“Kami berharap aset yang kembali ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Tapanuli Utara dan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus menjaga aset-aset milik negara,” tutup Donny. (*)
