Bicaranews.com | LANGKAT – Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, mewakili Bupati Syah Afandin mengikuti entry meeting pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 se-Sumatera Utara yang digelar secara serentak melalui zoom meeting, Selasa (15/4/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, sesuai amanat sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Kepala Dinas Kominfo Langkat, Wahyudiarto, mengatakan Wakil Bupati Langkat juga menyambut langsung kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Sumut di Rumah Dinas Bupati Langkat sebelum mengikuti *zoom meeting* bersama tim.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Henry Simatupang, memaparkan tujuh lingkup pemeriksaan laporan keuangan daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Henry menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk kewajiban minimal dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan yang baik.
Melalui sambungan *zoom* dari lokasi berbeda, Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan berharap hal ini dapat mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
“Kehadiran Tim BPK kami harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik,” ujar Bupati.
Ia juga menyampaikan optimismenya agar Pemkab Langkat dapat meraih opini WTP dari BPK tahun ini, serta menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyediakan data yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat.
Pemeriksaan terinci ini menjadi langkah awal evaluasi terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan harapan terus meningkatkan capaian pengelolaan keuangan di Kabupaten Langkat. (*)
